Syarat Pendirian PTKS

Syarat pendirian PTKS sering kali terdengar rumit di awal. Banyak yayasan memiliki niat baik untuk membangun kampus berbasis keagamaan, tetapi berhenti di tengah jalan karena kurang memahami proses dan ketentuannya.

Padahal, jika kamu mengetahui alurnya sejak awal dan menyiapkan semuanya secara sistematis, prosesnya bisa berjalan lebih terarah dan minim revisi.

Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta bukan hanya soal membuka perkuliahan, ada tanggung jawab akademik, legal, dan kelembagaan yang harus dipenuhi.

Semua proses tersebut mengacu pada regulasi resmi, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 yang menjadi pedoman utama dalam pengajuan izin ke Kementerian Agama.

Artikel ini akan membahas secara runtut syarat pendirian PTKS agar kamu memiliki gambaran yang jelas sebelum mengajukan permohonan resmi.

Konsultasi pendirian PTKS dengan tim ahli. Klik WhatsApp di bawah!

Syarat Pendirian PTKS

Secara umum, syarat pendirian PTKS terbagi dalam tiga aspek utama: administratif, akademik, dan sarana prasarana. Ketiganya harus dipenuhi secara bersamaan.

1. Syarat Administratif

Aspek administratif menjadi fondasi awal dalam pendirian PTKS. Institusi harus didirikan oleh badan hukum yang sah, biasanya berbentuk yayasan.

Badan penyelenggara wajib memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh kementerian yang berwenang. Selain itu, harus tersedia rencana strategis pengembangan kampus, struktur organisasi, serta proyeksi pembiayaan operasional.

Kemampuan pendanaan menjadi perhatian penting dalam proses evaluasi. Kementerian Agama akan menilai apakah yayasan mampu menjamin keberlangsungan operasional PTKS dalam jangka menengah dan panjang.

Tanpa kesiapan administratif yang kuat, proses pendirian PTKS berisiko tertunda bahkan ditolak.

2. Syarat Akademik

Bagian ini sering menjadi titik kritis dalam proses pendirian PTKS. Kesiapan akademik tidak hanya dilihat dari niat membuka program studi, tetapi dari kesesuaian standar nasional pendidikan tinggi.

Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen tetap yang diajukan minimal berkualifikasi magister (S2) untuk program sarjana dan harus linear dengan bidang keilmuannya.

Selain itu, PTKS wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal. Ini menunjukkan bahwa kampus tidak hanya berdiri secara formal, tetapi memiliki komitmen menjaga kualitas pendidikan.

Struktur organisasi akademik, tata kelola, hingga perencanaan pengembangan institusi juga akan dinilai secara menyeluruh.

Baca Juga: Syarat Pendirian PTS

3. Syarat Sarana dan Prasarana

Pendirian PTKS juga harus didukung fasilitas fisik yang memadai. Kampus wajib memiliki lahan dan gedung dengan status kepemilikan atau penguasaan yang sah.

Ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, dan perpustakaan menjadi fasilitas dasar yang harus tersedia. Koleksi perpustakaan harus relevan dengan program studi yang diajukan.

Selain itu, dukungan teknologi informasi juga menjadi bagian penting. Sistem administrasi akademik, pengelolaan data mahasiswa, dan platform pembelajaran perlu disiapkan secara profesional.

Pada tahap tertentu, evaluasi lapangan dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi nyata di lokasi.

Konsultasi pendirian PTKS dengan tim ahli. Klik WhatsApp di bawah!

Tahapan Pendirian PTKS

Setelah seluruh syarat pendirian PTKS dipenuhi, proses berlanjut ke tahap pengajuan resmi.

1. Pengajuan Proposal Pendirian

Proposal menjadi dokumen utama dalam proses ini. Di dalamnya harus memuat profil badan penyelenggara, rencana akademik, proyeksi keuangan, serta dokumen legalitas yang lengkap.

Proposal yang disusun dengan rapi dan sistematis akan memudahkan proses verifikasi awal.

2. Evaluasi Administratif dan Substantif

Tim dari Kementerian Agama akan melakukan pemeriksaan dokumen serta penilaian kelayakan akademik dan kelembagaan. Pada tahap ini, konsistensi data sangat penting.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemohon biasanya diminta melakukan perbaikan sebelum proses berlanjut.

3. Penerbitan Izin Operasional

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, izin pendirian PTKS akan diterbitkan secara resmi. Sejak saat itu, institusi dapat mulai menjalankan kegiatan akademik sesuai program studi yang disetujui.

Baca Juga: Biaya Mendirikan Perguruan Tinggi

Tantangan dalam Pendirian PTKS

Banyak pengajuan pendirian PTKS terkendala karena perencanaan yang kurang matang. Dokumen legal belum sinkron, dosen tidak memenuhi kualifikasi, atau rencana pembiayaan belum realistis.

Pendekatan terbaik adalah melakukan audit internal sebelum mengajukan izin. Pastikan seluruh dokumen diverifikasi, kurikulum ditinjau ulang, dan fasilitas benar-benar siap untuk ditinjau lapangan.

Membangun PTKS bukan hanya tentang memperoleh izin, tetapi tentang membangun institusi pendidikan tinggi keagamaan yang berkelanjutan dan kredibel.

Konsultasi pendirian PTKS dengan tim ahli. Klik WhatsApp di bawah!

Penutup

Syarat Pendirian PTKS tidak bisa dipenuhi secara parsial. Setiap aspek administratif, akademik, dan sarana prasarana harus disiapkan secara terstruktur dan sesuai regulasi.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022, proses pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dapat dijalankan dengan lebih terarah dan minim risiko penolakan.

Jika kamu merencanakan mendirikan PTKS, kunci utamanya adalah perencanaan matang, kesiapan dokumen, dan komitmen jangka panjang terhadap mutu pendidikan.

FAQ

1. Apakah PTKS termasuk PTS?
Iya. PTKS merupakan bagian dari PTS. Bedanya, PTKS adalah perguruan tinggi swasta yang berbasis keagamaan dan berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan PTS secara umum berada di bawah Kemendikbudristek.

2. Apakah ijazah PTKS sama nilainya dengan PTS?
Selama kampusnya memiliki izin operasional dan terakreditasi resmi, ijazah PTKS maupun PTS memiliki kekuatan hukum yang sama. Yang menentukan kualitas dan pengakuan biasanya adalah akreditasi institusi dan program studinya.

3. Siapa yang mengawasi PTS dan PTKS?
PTS diawasi oleh Kemendikbudristek, sedangkan PTKS berada di bawah Kementerian Agama. Perbedaan ini berkaitan dengan fokus keilmuan dan sistem pembinaan masing-masing.